Pengendalian Gratifikasi  
 

PT Pegadaian (Persero) dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang salah satunya menghindari praktik-praktik gratifikasi. Dalam kegiatan bisnis, pada umumnya perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam hubungan bisnis, terdapat praktik kegiatan kerja yang tidak terhindarkan yaitu adanya penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi  dari satu pihak kepada pihak lainnya. Hal-hal yang terkait dengan penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi dan tatacara/mekanisme pelaporannya di lingkungan Perusahaan telah diatur dalam pedoman pengendalian Gratifikasi. Hal ini penting dibudayakan di lingkungan Perusahaan sebagai suatu proses pembelajaran bagi insan Perusahaan dalam mewujudkan Insan Perusahaan yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan para Stakeholder.

Pengendalian Gratifikasi Perseroan ini merupakan penjabaran dari undang-undang Nomor 20 Tahun 2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Regulasi di bidang Pasar Modal, Anggaran Dasar Perseroan, Visi dan Misi Perseroan serta nilai-nilai budaya Perusahaan.

Pelaksanaan pengendalian gratifikasi yang baik membutuhkan check and balance pada setiap proses bisnis di tiap level maupun fungsi, sehingga pengelolaan Perseroan yang berdasarkan pedoman pengendalian gratifikasi dapat terwujud dan dengan peraturan ini mampu mendorong Insan Perseroan untuk mencapai visi,misi dan tujuan Perseroan.